Kanwil BPN Jakarta Keluarkan Pembatalan SHGB, YS Purnadi: Membuat Aturan Dengan Melanggar Hukum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi DKI Jakarta, Jaya SH MM., diduga melanggar hukum dalam penerbitan Surat Keputusanan Kepala Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta Nomor: 11/Pbt/BPN.31/V/2020 tentang Pembatalan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) NOMOR 6308/penjaringan atas nama PETER SIDHARTA, tertanggal 18 Mei 2020.

Pasalnya, Jaya SH menerbitkan Surat Pembatalan SHGB tanpa didasari aturan hukum yang benar. Sehingga surat pembatalan tersebut berdampak kepada tiadanya kepastian hukum.

” Diduga kuat ada rekayasa/intervensi sehingga terbit surat pembatalan SHGB No.6308/penjaringan atas nama Saya (PETER SIDHARTA) seluas 670 M2, di Jalan Bandengan Utara, Nomor 52 A/S Rt. 001 Rw. 015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” ujar Peter Sidharta kepada radaronline.id mengeluhkan adanya surat Kepala BPN DKI Jakarta di Kantor YS Purnadi & Partners, Senin (25/05).

Pasalnya, tambah Peter Sidharta bahwa surat pemberitahuan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta
Nomor MP.01.03/1007.1-31/V/2020 tertanggal 8 Mei 2020 tentang
Pemberitahuan Pembatalan SHGB Nomor 6308/ Penjaringan tercatat atas nama PETER SIDHARTA, seluas 670 M2, terletak di Jalan Bandengan Utara Nomor 52 A/S Rt. 001 Rw. 015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di kirim tanggal 15 Mei dan sampai tanggal 16 Mei kepada Peter Sidharta.

Atas adanya surat pemberitahuan pembatalan itu, Peter Sidharta melalui kuasa hukumnya Advokat Yayat Surya Purnadi, dari YSP & Partners membalas surat itu tanggal 20 Mei 2020.

Namun pada tanggal 23 Mei 2020, Peter Sidharta telah menerima lagi Surat Kepala Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta, Jaya SH, MM Nomor: 11/Pbt/BPN.31/V/2020 tentang Pembatalan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) NOMOR 6308/penjaringan atas nama PETER SIDHARTA, tertanggal 18 Mei 2020.

“Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta telah membuat keputusan sepihak tanpa melakukan verifikasi/investigasi dalam penerbitan surat pembatalan SHGB 6308 itu. Padahal Peter Sidharta mendapatkan SHGB 6308 itu alas dasar tanah negara pada tahun 2014, setelah sejak tahun 1951 orang tuanya turun kepadanya menguasai lahan tersebut,” tambah Yayat Surya Purnadi SH MH.

Lebih jauh Yayat mengkritisi Kanwil BPN dan mengatakan bahwa Dasar hukum dalam menganulir/pembatalan SHGB 6308/Penjaringan itu terlampir sejumlah surat yang tidak berkaitan dengan SHGB 6308 itu secara langsung. Terlebih adanya laporan polisi. “Kita akan Mengirim surat ke inspektorat Kementerian Agraria, dan ke Ombusman RI. Penerbitan pembatalan SHGB ini sudah menyalahgunakan wewenang. Ini harus kita usut tuntas. Masakan laporan polisi menjadi dasar pembatalan? Inikan main-main,” tegas Advokat YS Purnadi, SH.

Sementara partnernya Dr. Sutriano, S.Sg, SH, MH menjelaskan, jika mengacu kepada Kemungkinan adanya kekurangan dan atau kekeliruan dalam penerbitan sertifikat sudah jelas di atur bahwa proses pengajuan keberatan selama 3 bulan sebelum SHGB diterbitkan dan 9 bulan setelah SHGB diterbitkan.

“SHGB Nomor 6308/Penjaringan atas nama PETER SIDHARTA, Surat Ukur Tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 00002/Penjaringan/2014, NIB. 05.09.02.01.02756, seluas 670 M 2 , terletak di Jalan Bandengan Utara Nomor 52/A-5 RT 001/015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Ini sangat jelas semuanya. Jika demikian kelakuan pejabat pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi kepastian hukum di negeri kita tercinta ini,” tandas Dr. Sutrisno S.Ag SH MH selaku kuasa hukum Peter Sidharta.

Menurutnya, bahwa pembatalan surat surat publik yang diterbitkan pejabat negara kewenangan ada di pengadilan tata usaha negara (PTUN), bukan pejabat yang membuat surat itu.

“Bahwa keabsahan penerbitan SHGB dibuktikan dengan tidak adanya komplain keberatan atau sanggahan dari pihak manapun ketika kelengkapan syarat permohonan peningkatan hak atas tanah negara yang diajukan Pemohon diumumkan oleh pihak BPN selama 60 hari sebelum diterbitkan sertifikatnya. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 26 ayat (1).

” Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan,” ungkap Dr. Sutrisno.

Pasal 28 ayat (1) “ Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri, bahwa kemudian setelah Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) Nomor: 6308/Penjaringan atas nama PETER SIDHARTA sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 13 Maret 2014 Nomor: 00002/Penjaringan/2014, NIB. 05.09.02.01.02756, seluas 670 M 2 pada Tanggal 13 Mei 2014, maka sertifikat itu merupakan alat bukti mutlak dan kuat bagi pemegang haknya. Disamping itu terhitung 5 tahun sejak tanggal terbitnya sertifikat tersebut yakni sampai Tanggal 12 Mei 2019 apabila tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau tidak pula mengajukan gugatan ke Pengadilan atas terbitnya sertifikat Pemohon tersebut. maka bagi pihak manapun yang merasa mempunyai hak atas bidang tanah itu tidak dapat lagi menuntut kepada pemegang hak atas sertifikat dan/atau penguasaan bidang tanah diatas. Hal itu di dasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
Pasal 32 Ayat (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan; ayat (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemerintah atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.

Riwayat penguasan fisik tanah obyek SHGB 6308/penjaringan, diawali sejak Tahun 1951 dimana pada mulanya obyek permohonan secara fisik telah dikuasai penuh oleh Sie Tjok Khoo (Ayah Peter Sidharta) melalui perusahaan Firma The Pacific Toys / Indrawati Yanto yang bergerak dibidang pergudangan dan boneka. Kemudian pada Tanggal 2 Maret 1979 perusahaan tersebut bubar, yang disusul kemudian pada Tanggal 21 September 1983, Sie Tjok Khoo kembali mendirikan perusahaan baru diatas tanah obyek SHGB bernama CV. Permata Sari Agung yang bergerak di bidang Jasa Varnish / Laminating Kertas. Kemudian pada Tanggal 22 November 1996 bidang tanah dan bangunan tersebut dialihkan pengelolaan dan penguasaannya secara penuh kepada putranya (Peter Sidharta. Sehingga sejak itu pula Pemohon meneruskan pengelolaan CV Permata Sari Agung sekaligus menguasai bidang tanah dan bangunan diatas hingga sekarang.

“Bahwa selama 45 tahun, Ayah klien kami (Peter Sidharta) telah mengelola dan menguasai lahan secara terus-menerus terhitung sejak tahun 1951 hingga terbitlah SHGB nomor:6308/penjaringan an Peter Sidharta tahun 2014,” ujar Advokat Kasyanto SH MH.

Oleh karena itu Kasyanto menyayangkan terbitnya surat pembatalan SHGB. “Pembatalan itu sudah kadaluarsa. Kalau mau silahkan gugat melalui PTUN,” imbuhnya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply