Terkait Aduan Bansos COVID-19, BAIN HAM RI Ingatkan Kepala Daerah dan SKPD Jangan Gerah

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, MAKASSAR – Banyaknya aduan masyarakat terkait bantuan sosial Covid 19 di Posko Pengaduan, membuat gerah beberapa Kepala Daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kota di Indonesia.

Berkaitan hal tersebut, Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI), Djaya, SKM, SH mengingatkan Kepala Daerah dan Kepala SKPD di Indonesia jangan gerah dengan apa yang dilakukan BAIN HAM RI karena semata mata sebagai bentuk kepedulian untuk kemanusiaan sehingga pihaknya menurunkan tim untuk membantu melakukan pengawasan penyaluran dan penyalahgunaan Anggaran Bansos COVID-19.

” Data warga itu langsung dari masyarakat bukan rekayasa sehingga benar adanya, “ujar pria murah senyum, Rabu (20/05).

Djaya yang juga mantan Reporter KBR 68H Jakarta ini menuturkan bahwa data yang masuk di Posko adalah data langsung dari masyarakat melalui WhatsApp dengan mengirim data termasuk nomor seluler agar mudah di hubungi oleh yang berwenang karena yang berhak melakukan verifikasi adalah pemerintah.

“BAIN HAM RI hanya menindaklanjuti amanah masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial COVID-19,” tegasnya.

Kepala Daerah dan SKPD yang gerah adalah hal yang wajar karena tidak semua tugas BAIN HAM RI di ketahui oleh Kepala Daerah dan SKPD.

“Kita berjalan sesuai petunjuk teknis secara independen tanpa mengunakan anggaran pemerinta, “ungkap Bang Jaju sapaan akrabnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP BAIN HAM RI, DR. Muhammad Nur, SH, MH, di Citraland Celebes Hertasning Baru, mengatakan pengurus dan tim Investigasi di lapangan jangan takut bergerak, ancaman atau pun sejenisnya adalah upaya Kepala Daerah dan SKPD melemahkan tugas tugas Investigasi yang di lakukan dalam Pandemi Covid 19.

“Ini bisa saja terjadi tindak pidana Korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, “ujar Muhammad Nur.

Bagi Pengurus dan tim dilapangan DPP BAIN HAM RI menyiapkan tim hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm DR. Muhammad Nur & Associates yang berkantor di Citraland Celebes Hertasning Baru Gowa-Makassar Sulawesi Selatan.

BACHTIAR BARISALLANG

Share.

About Author

Leave A Reply