Hakim Tugiyanto Langgar KUHAP, Djuyamto: Keadaan Darurat Bisa Terjadi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Ketua Majelis Hakim 95 terkawa perkara perjudian apartemen Robinson Drs. Tugiyanto SH diduga tidak mejalankan KUHAP saat membuka persidangan, agenda sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/05).

Pasalnya, Tugiyanto memersilahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fedrik Adhar membacakan surat tuntutannya padahal sejumlah terdakwa tidak mengikuti persidangan. Dimana sejumlah terdakwa wanita yang disidangkan itu sedang dalam perawatan di Rumah sakit akibat terpapar coronavirus.

Oleh karena itu, Hakim Tugiyanto dituding abaikan aturan hukum yang berlaku. Padahal jelas ada aturan KUHAP yang mengatur majelis hakim saat akan membuka dan menutup persidangan. Saat akan membuka sidang majelis bertanya: apakah terdakwa Sehat? Saat akan menutup persidangan akan bertanya: masih ada yang akan disampaikan?

Pertanyaan itu tidak dilontarkan Tugiyanto selaku ketua majelia hakim dihadapan para terdakwa, karena para terdakwa dalam proses pengobatan di RS, sehingga para terdakwa tidak dihadirkan JPU.

Menurut Humas PN Jakarta Utara, Djuyamto SH MH persidangan pada masa pandemi COVID-19 dilakukan melalui video teleconference, yang pada praktek pelaksanaannya sangat tidak semudah yang dibayangkan.

“Semua dalam kondisi darurat! Banyak kendala yang dihadapi, tidak hanya oleh para hakim, tapi juga oleh JPU bahkan penasehat hukum Tetdakwa.
Jangan disamakan dengan kondisi normal. PN Jakarta Utara telah berupaya dengan kondisi peralatan apa adanya, yang tadinya cuma satu, sekaranng ada tiga. Itu pun para hakim masih antri dan kesulitan tehnis lain karena peralatan di Lapas maupun Rutan Pondok Bambu ternyata tidak Seperti yang kita harapkan,” ucap Humas Djuyamto menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (20/05).

Lebih jauh Djuyamto mengungkapkan kendala dalam persidangan, suara kadang hilang karena jaringan putus timbul. Dan juga petugas Lapas atau Rutan tidak hanya melayani sidang dengan PN Jakut tetapi juga PN lain di seluruh wilayah hukum DKI. Sehingga dalam kondisi yang demikian dipastikan proses hukum acara sangat mungkin tidak seperti pada saat normal. Koordinasi di lapangan yang telah diupayakan PN Jakut, tetap saja mengalami kendala dilapangan juga karena terbatasnya personil.

“Dalam situasi yang demikian, jujur saja para hakim juga stress dan harus mengambil keputusan atau kebijakan yang potensial dipermasalahkan. Misalnya jangka waktu penahanan sudah mepet, tiba-tiba rutan atau lapas melarang tahanan untuk di-bon sidang, sehingga terdakwa tidak bisa hadir, atau saat sakit tapi pihak lapas tidak menunjukkan surat keterangan sakit dr dokter Lapas. makanya berpedoman Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman, para hakim kadang mengambil kebijakan untuk bacakan putusan atau mempersilahkan pembacaan tuntutan atau pledoi tanpa hadirnya Terdakwa,” ujarnya.

Djuyamto berterus terang jika dalam kondisi darurat seperti saat ini (COVID-19) para hakim diminta untuk melakukan hukum acara seperti layaknya situasi normal jelas tidak bisa. “Kawan-kawan (pers) harus tahu bahwa sekarang ini yang dibutuhkan adalah bagaimana memunculkan usulan hukum acara dalam situasi darurat. Dan ini sudah disuarakan oleh para akademisi dan aktivis pemerhati hukum. Dan mestinya rekan-rekan jurnalis yang tiap hari melihat bagaimana pontang pantingnya aparat hukum termasuk hakim menjalankan tupoksi nya dengan segala resiko tertular wabah corona, juga menyuarakan agar kondisi seperti ini diatasi oleh pihak pembuat UU. Bukan hanya menyalahkan para hakim. Maaf ini sekedar bentuk penjelasan saja yang harus saya komunikasikan pada rekan-rekan,” ujarnya mengungkapkan betapa sulitnya para hakim dalam situasi coronavirus.

Djuyamto juga menjelaskan ada dua berkas perkara judi Apartement Robinson yang jumlahnya besar yakni satu berkas Terdakwanya 36 dan satunya lagi 25 Terdakwa. Dia mengatakan bahwa ada kesulitan secara tehnis jika semua dihadirkan dalam sidang teleconference. Oleh karena itu, maka berdasar Pasal 154 ayat (5) KUHAP acara pembacaan tuntutan tetap dapat dilangsungkan. Demikian juga Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman, di mana acara pemeriksaan telah selesai, tinggal acara tuntutan, pledoi dan putusan sidang dapat dibuka tanpa kehadiran terdakwa.

Thomson

Share.

About Author

Leave A Reply