Jam Intel Berikan Arahan Pendampingan Refocusing Anggaran COVID-19

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA   –  Jaksa Agung Muda Intelijen (Jam Intel) Dr. Kan S. Maringka, SH MH dan Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jam Datun) Fery Wibisono SH, CN, MH memberikan arahan kepada jajaran Kejaksaan seluruh Indonesia MH. dan Jamdatun, Fery Wibisono SH, CN, MH dalam Pengamanan / Pendampingan Refocusing Anggaran COVID-19di Daerah, Kamis (23/04).

Arahan Jaksa Agung Muda Kejaksaan Republik Indonesia itu dilakukan melalui sarana video conference (vicon) dengan tema “Optimalisasi Peran Kejaksaan RI Dalam Pengamanan / Pendampingan Refocusing Anggaran COVID-19 di Daerah” dilangsungkan dari Media Centre pada Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) dan dengan difasilitasi oleh Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pudaskrimti), diikuti oleh para Direktur pada Jaksa Agung Muda Intelijen dan para Direktur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan diikuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Asintel dan Asdatun, Para Kasi pada Asintel dan Asdatun serta Kepala Kejaksaan Negeri dan para pejabat eselon IV seluruh Indonesia dari kantor masing-masing.

“Bertindak sebagai narasumber acara vicon kali ini adalah Jamintel, Dr. Jan S. Maringka, SH. MH. dan Jamdatun, Fery Wibisono, SH, CN, MH, dengan pokok bahasan optimalsasi peran Kejaksaan RI dalam pengamanan /pendampingan refocusing anggaran COVID-19 di daerah,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI Hari Setiyono SH MH kepada media ini melalui relisnya yang diterima redaksi.

Dalam pengarahannya Jamintel menegaskan bahwa sejak Pandemik COVID-19

dinyatakan sebagai bencana non alam oleh Pemerintah Pusat, maka Kejaksaan Agung RI telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan RI selama masa pandemic COVID-19, baik yang bersifat teknis maupun yang non teknis, baik yang diterbitkan oleh Jaksa Agung RI maupun para Jaksa Agung Muda sesuai teknis masing-masing, katanya.

Hari menyampaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen, Jamintel juga sudah memberikan berbagai petunjuk pelaksanaan tugas intelijen terkait Covid 19, termasuk diantaranya surat Jamintel Nomor : B-563/D/Dpp/04/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Pola Koordinasi Bidang Intelijen dan Datun Dalam Pengamanan / Pendampingan Refocusing Anggaran COVID-19 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan terbitnya SEJA Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020, maka pola koordinasi bidang Intelijen dan bidang Datun sebagai berikut :

1. Terhadap kegiatan PPS Refocusing Anggaran Pemerintah Daerah yang telah berjalan sebelum terbitnya SEJA Nomor 7 Tahun 2020, tetap berjalan sesuai dengan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis. Apabila dalam pelaksanaannya membutuhkan Pendapat Hukum (Legal Opinion), maka penerbitannya dilakukan oleh bidang Datun.

2. Dalam hal belum dilakukan PPS Refocusing Anggaran Pemerintah Daerah, maka pendampingan dilakukan oleh bidang Datun sesuai dengan SEJA Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020.

Untuk selanjutnya bidang Intelijen memberikan dukungan fungsi LID/PAM/GAL potensi AGHT terkait distribusi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial penanganan COVID-19 baik yang bersumber dari APBN/APBD dan APBDesa di wilayah hukum masing-masing.

Sementara itu tambah Kapuspenkum Jamdatun dalam arahannya menegaskan kembali bahwa untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Datun, (sebagaimana telah disampaikan dalam acara in house training) bahwa pelaksanaan tugas pendampingan hukum dalam pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan  kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019 (COVID-19), agar seluruh jajaran Datun jangan sampai terlibat dalam proses revisi anggaran.

“Jaksa Pengacara Negara jangan sampai mempunyai konflik kepentingan dalam memberikan pendampingan hukum dan jajaran Datun dapat berperan aktif melalui pelaksanaan  tugas dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance) terhadap refocusing kegiatan dan realokaksi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemik COVID-19 sepanjang diminta secara tertulis oleh Gubenur dan atau Walikota / Bupati terhadap  permasalahan hukum saja dan untuk itu agar mempedomani  Surat Edaran Jamdatun Nomor : 02/G/GS.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat,” tegas Kapuspenkum menyampaikan arahan Jam Fatin Fery Wibisono.

Sebelum acara pengarahan pimpinan ditutup, sempat dilakukan dialog interaktif dengan beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri mengenai pola pengamanan dan pendampingan dalam refocusing anggaran COVID-19 dan dijawab oleh Jamintel dan Jamdatun bahwa sejak terbitnya SEJA 07 Tahun 2020 proses pendampingan refocusing anggaran terkait COVID-19 secara  teknis dan adminitrasi dilaksanakan oleh bidang Datun dan dilaporkan secara berjenjang ke Jamdatun.

Sedangkan untuk mengamankan proses pendampingan hukum yang dilaksanakan jajaran Datun dilaksanakan oleh bidang Intelijen dengan melaksanakan tugas dan fungsi intelijen (Lid / Pam / Gal) dan dilaporkan secara berjenjang ke Jamintel.

Dari hasil dialog interaktif, baik disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi maupun oleh Kepala Kejaksaan Negeri dapat disimpulkan bahwa para kepala daerah / Gubernur/ Walikota/ Bupati telah banyak yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan refocusing anggaran untuk COVID-19, karena selama ini para kepala daerah mengakui banyak sekali manfaat yang telah diperoleh dari pendampingan yang dilaksanakan oleh kejaksaan baik dalam pendampingan proyek strategis maupun dibidang perdata dan tata usaha negara.  

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply