Kejari Kuansing Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi 10 M APBD Kab. Kuansing

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kejari Kuansing Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi 10 M APBD Kab. Kuansing

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan 5 tersangka dugaan korupsi APBD Kab. Kuansing anggaran tahun 2017.

Kepala Kejari (Kajari) Kuansing Hadiman Gusti Beruh SH, MH mengatakan telah menetapkan 5 tersangka dugaan korupsi Rp.10,5 miliar APBD Kab. Kuansing. “Ya, benar! Kita telah menetapkan 5 tersangka pada tanggal 1 April 2020, lalu. Bahkan kita telah menjadwalkan pemanggilan sejumlah saksi untuk hadir Senin (13/4), kemarin,” Kajari Hadiman kepada Media ini via telp, Selasa (14/4/2020).

Hadiman menjelaskan lima tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi ini yakni MHL; Plt Sekda Pemkab Kuansing selaku Pengguna Anggaran (PA) pada enam kegiatan tersebut.

Tersangka kedua, MS; Menjabat Kepala Bagian Umum Setda Pemkab Kuansing, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada enam kegiatan tersebut.

Tersangka ketiga yakni VA; menjabat Bendahara pengeluaraan rutin di Sekeretariat Daerah Kab. Kuansing pada enam kegiatan pengeluaraan rutin di Sekeretariat Daerah Pemkab Kuansing.

Tersangka keempat yakni HH; menjabat Kasubag Kepegawaian Sekretariat Derah Pemkab. Kuansing, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada lima kegiatan.

Tersangka kelima yakni YH menjabat Kasubag Tata Usaha Sekda Pemkab Kuansing, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada satu kegiatan.

“Setelah menetap tersangka, kita terus melakukan pemeriksaan baik tersangka maupun para saksi. Anggaran yang diduga dikorupsi tersebut terdapat pada APBD 2017 Pemkab Kuansing. Ada enam kegiatan di bagian umum Setda Kuansing yang diduga jadi bancakan para tersangka,” tambah Hadiman.

Enam kegiatan yang jadi bancakan tersebut yakni kegiatan dialog atau audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat; Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/Iembaga pemerintah non dapertemen/Iuar negeri; Rapat koordinasi unsur muspida; Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah; Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah dan terakhir penyediaan makan dan minum (rutin).

Total nilai enam kegiatan tersebut pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yakni sebesar Rp13.300.600.000. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp13.209.590.102. Padahal anggaran yang dikeluarkan hanya sebesar Rp2.449.359.263 dan pajak sebesar Rp357.930.313. Sehingga terdapat selisih bayar atau kerugian negara Rp 10.462.264.516.

“Dari kerugian negara tersebut, sudah dikembalikan sebesar Rp2.951.910.000. Artinya, sisa kerugian negara yang belum dibayarkan sebesar Rp 7.451.038.606. Melihat angka tersebut, hampir 76 persen Iebih anggaran diduga dikorupsi. Hanya sekitar 24 persen yang digunakan untuk enam kegiatan tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan untuk mengetahui pola korupsi yang dilakukan lima tersangka penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 48 saksi. Dari 48 saksi yang diperiksa tersebut sebanyak 29 orang berasal dari pihak ketiga. Mereka mengatakan hampir semua LPJ yang dibuat tersangka tidak sesuai dengan kwitansi real.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply