Ketua PT DKI Jakarta Terbitkan Surat Edaran Antisipasi Pendomi Corona

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Ketua Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Sunarya mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan Kepada, 1. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. 2. Ketua PN Jakarta Utara,

  1. Ketua PN Jakarta Timur,
  2. Ketua PN Jakarta Selatan, dan
  3. Ketua PN Jakarta Barat.

SURAT EDARAN
NOMOR : W1O-U/01/KP.05.1/3/2020 tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
menindak lanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Dişease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta penetapan Zona merah penyebaran Corona Virus Dişease ( Covid-19) di Wılayah DKI Jakarta dan sekitamya.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengambil langkah-langkah serta petunjuk tehnis lebih lanjut sebagai berikut :
I. Sterilisasi lingkungan kerja.
a. Pada setiap pintu masuk Gedung Pengadilan, ditempatkan petugas khusus untuk melakukan pengukuran suhu badan setiap orang yang akan masuk kegedung Pengadilan dan mewajibkannya untuk menggunakan sanitzer yang sudah tersedia dipintu masuk gedung pengadilan.

b. Setiap orang yang akan masuk kekantor ( Aparat Pengadilan maupun Pengunjung) wajib diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan alat pengukur suhu dan apabila suhu badan seseorang diatas 38 derajad Celsius maka segera ambail langkah-langkah :
Orang yang bersangkutan dilarang/ tidak diizinkan masuk ke area kantor.

Apabila orang tersebut adalah pihak yang berperkara, maka segera petugas melaporkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkaranya untuk menunda sidang atau kebijakan lain tidak merugikan pihak yang bersangkutan;

Apabila orang tersebut adalah Aparat Pengadilan maka petugas segera melaporkan kepada pimpinan Pengadilan untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut,

c. Menempatkan Hand Sanitzer pada setiap Pintu masuk ruangan kerja, ruangan sidang, ruangan PTSP, ruangan tunggu dan tempat lain yang dianggap perlu;

d. Mengatur tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter baik tempat duduk diruangan tunggu, ruangan PTSP maupun ruangan sidang serta tempat lain dilingkungan kantor memungkinkan orang berkumpul lebih dari dua;

Il. Pengaturan jadwal masuk kantor dan bekerja dari rumah.
a. Untuk menghindari jumlah aparatur Peradilan yang masuk kantor yang berakibat terdapatnya beberapa orang dalam satu ruangan, maka perlu pengaturan aparatur Pengadilan yang masuk kantor baik Hakim, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural dan Fungsional serta para Staf, sedapat mungkin dibagi menjadi sepertiga dari aparatur disetiap Pengadilan yang masuk kantor per hari;

b. Pembagian shift masuk Kantor dan shift bekerja dari rumah, dibuat dalam bentuk tercatat berupa daftar aparatur yang masuk kantor setiap hari;

c. Aparatur Peradilan yang tercatat wajib masuk kantor pada hari sesuai jadwal masuknya, akan tetapi berhalangan wajib melaporkan secara tertulis pada atasan langsungnya yang dikirim melalui sarana elektronik baik melalui email atapun WA.

Ill. Pengaturan jadwal sidang dan cara persidangan.
a. Pembatasan waktu penyelesaian perkara selama dalam masa darurat ini tidak mengikat sampai masa darurat ini berakhir:

b. Jadwal sidang disesuaikan dengan jadwal Hakim dan Panitera Pengganti masuk kantor ;

c. Khusus untuk perkara Pidana yang terdakwanya ditahan, selama masa darurat ini, persidangan dapat dilakukan melalui teleconference dengan cara sebagai berikut

Pembacaan dakwaan dilakukan dengan cara Hakim. Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa berada diruangan sidang Pengadilan menyidangkan perkara tersebut, terdakwa berada diruangan khusus tahanan yang dilengkapi dengan pasilitas teleconference, sehingga pembacaan dakwaan didengar oleh terdakwa dan dapat menentukan sikap/ memberikan tanggapan setelah berkomunikasi dengan Penasehat hukumnya apakah mengajukan eksepsi atau tidak mengajukan;

Pemeriksaan saksi dilakukan dengan cara saksi didengar dimuka persidangan yang didengar Oleh terdakwa yang berada diruangan khusus di Rutan/ LP; Pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, Pembelaan dan Pembacaan putusan dilakukan melalui teleconference.

Apabila tidak terdapat pasilitas teleconference di Rutan dan atau LP maka persidangan tetap diupayakan dilaksanakan secara biasa ( tidak melalui teleconference);

IV. Ketentuan yang sudah diatur secara tegas datam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 agar dilaksanakan dan tidak diatur kembali dalam Surat Edaran ini.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply