Kemenkeu RI Melalui Teleconferen Sosialisasikan Perpres No. 33 Tahun 2020

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, KOTA DEPOK – Pemerintah Kota Depok melaksanakan rapat sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No.33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, melalui Teleconferen dengan Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan RI. Dan sebagai pesertanya perwakilan dari para OPD se-Jawa Barat, dianraranya, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, Kota/Kab. Bekasi, Banjar, Purwakarta, Kab. Kerawang. Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten Cianjur.

Dalam rapat sosialisasi itu di buka oleh sekda Kota Depok, Hardiono, Kamis (12/3), di Balaikota Depok, dengan narasumber dari bagian Fungsional analis keuangan daerah dan pusat Kementrian keuangan pusat, Ari Gemini.

” Artinya, sosialisasi ini memuat ketentuan dan meliputi dari satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan, satuan biaya pengadaan barang dinas dan satuan biaya pemeliharaan kendaraan.

“ Untuk itu, momen pelaksanaan sosialisasi ini, di harapkan dengan perpres ini muncul semangat prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran, tentunya dengan kajian mendalam dalam penyusunannya,” ujar Kabag Pembangunan Setda Kota Depok Ir. Nuraeni Widayati.

Nuraeni menambahkan, bahwa dengan ada kegiatan ini agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu memahami tugasnya secara komprehensif, sesuai dengan visi yaitu efisiensi dan efektifitas.

“ Artinya, efektif dalam menggunakan waktu diperlukan dalam proses kajian, penyusunan hingga pelaksanaan kegiatan, untuk itu semua diharap dapat lebih maksimal,” pungkasnya.

Sementara dalam teleconferennya, Kepala bagian Fungsional analis keuangan daerah dan pusat Kementrian keuangan pusat, Ari Gemini memaparkan, bahwa Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Didalam Perpres itu, disebutkan standar harga satuan regional meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan.

“Jadi standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres ini. Yakni, dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah,” jelas Ari.

Ari juga menjelaskan, bahwa sebagai pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan.

Sesuai dengan Perpres ini, dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Kepala daerah, sesuai dengan Perpres ini, menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

” Selanjutnya, Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi, khusus dengan ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga,’’ jelasnya.

MAULANA SAID

Share.

About Author

Leave A Reply