DPO KPK, Supardji Achmad: Didorong Rasa Ketidak Puasan Proses Hukum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan Harun Masiku Anggota PDIP melakukan perlawan terhadap KPK karena Komisioner KPK itu dianggap masih menganut gaya KPK lama dalam hal menetapkan tersangka dinilai menjadi salah satu faktor  membuat tersangka enggan menjalani proses hukum dan akhirnya memilih menjadi buron dan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Chairman SA Institute, Supardji Achmad, melontarkan hal itu dalam Diskusi Opini Trijaya bertajuk ‘Memburu Buron KPK” di Ibis Tamarin Jakarta, pada Jumat (6/3). “Mengapa menjadi buron, karena faktor internal KPK, masih ada gaya KPK lama yang dalam hal menetapkan tersangka,” ujar  Supardji. Dia mengistilahkan gaya lama KPK itu dengan ilmu “cocoklogi” yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan bukti kurang cukup.

“Tidak ada bukti seseorang ditetapkan sebagai tersangka sehingga menimbulkan keberatan,” katanya. Seharusnya, KPK memberikan ruang kepada para tersangka sebelum dimasukkan dalam DPO.

“Penetapan tersangka harus dengan menyertakan Surat Dimulainya Pemberitahuan Penyidikan (SPDP). Sesuai putusan MK dalam konteks penetapan tersangka maksimal tujuh hari harus ada SPDP itu bagian kontrol horizontal tidak dilakukan. Ini ada proses yang mengarah pada kriminalisasi. Ada unsur perdata tapi ditranformasi perkara pidana gratifikasi. Tidak jelas bagaimana locus delicti (tempat kejadian), tempus delicti (waktu kejadian) hanya dihitung bertahun-tahun tanpa satu kesalahan,” ujarnya.

Saat ini ada tujuh orang yang telah ditetapkan masuk DPO oleh KPK. Selain Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra S. ketiganya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA, ada juga tersangka korupsi atas penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI, Sjamjul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. KPK menyatakan keduanya tinggal di Singapura. Juga mantan caleg PDIP Harun Masiku. Harun adalah tersangka kasus suap pengurusan PAW (Pergantian Antar Waktu).

Apa yang disampaikan Supardi Acmat di perkuat lagi dengan pernyataan penasihat hukum eks Sekretaris MA Nurhadi, Dr. Maqdir Ismail, SH MH. Maqdir menekankan agar advokat dan penyidik diberikanporsi yang sama dalam mendampingi klien.

“Kita selalu advokat diberi porsi yang sama dalam hal penegakan hukum dalam mendampingi klien. Jika klien kita dijadikan tersangka, seharus penyidik memberitahu kita sehingga kita selaku kuasa hukum dapat melakukan perlawanan hukum. Contoh nyata dalam Penyidikan Nurhadi KPK menjadikan DPO padahal kita masih melakukan praperadilan. Praperadilan ini kan adalah salah satu upaya hukum yang diatur dalam KUHAP tapi malah dijadikan DPO,kan ini ga benar,” ungkap Dr. Maqdir Ismail.

Bahkan Maqdir mengatakan bahwa kliennya dijadikan tersangka diketahui melaui pemberitaan media.

Ketika disinggung keberadaan Nurhadi, dia malah menunjuk ke Boyamin Saiman yang ada disebelah kanan. “Beliau ini yang lebih tahu,” katanya. Dia mengatakan tidak mengetahui di mana posisi kliennya berada hingga kini.

“Silakan untuk bertanya langsung dengan Boyamin Saiman dan Haris Azhar. Sebab, Boyamin sebelumnya merasa tahu keberadaan Nurhadi di mana. Sama halnya dengan Haris Azhar juga sempat menyebut bahwa Nurhadi berada di salah satu apartemen di Jakarta yang dijaga ketat. Saya justru yang enggak tahu sebenarnya soal buron ini, yang kalau kita baca berita yang tahu tentang buron ini cuma berdua, Boyamin dan Haris. Bahkan mereka tunjukkan tempatnya di mana,” ujar Maqdir dalam diskusi.

Dia menambah jika Boyamin telah membuat sayembara. “Terlebih Boyamin bikin sayembara ketika ditanya oleh wartawan apakah saya (Maqdir) bisa ikut sayembara itu Boyamin bilang iya,” tutur Maqdir.

Dengan sayembara yang dibuat Boyamin dan pengetahuan Haris Azhar bisa jadi bukti KPK  mencari keberadaan Nurhadi. “Kalau soal keberadaan klien saya beliau-beliau itu mestinya menjelaskan,” tuturnya.

Maqdir mengaku bertemu terakhir dengan Nurhadi pada saat merumuskan untuk mengajukan permohonan praperadilan yang kedua di dekat kantor Boyamin. “Ketemu terakhir dengan Pak Nurhadi dkk akhir Januari, karena kita baru selesai kalah dalam perkara praperadilan pertama dan kita diskusikan untuk mengajukan permohonan praperadilan yang kedua,” ungkapnya.

Sementara Boyamin Saiman dan Haris Azhar berpesan agar mengikuti aturan main saja. “Kalau tidak bersalah kita hadapi sajalah. Kita buktikan dalam sidang terbuka, itu saja biar tidak ada polemik,” imbuhnya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply