Diduga Rekaya Penangkapan, Posbakum PN Jakut Minta Terdakwa Dibebaskan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Diduga ada rekayasa dalam penangkapan terdakwa Irvan Kurniawan terkait kepemilikan narkoba, kepada sumut.co dengan sangat keras Advokat dari Pos Bakum Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara M. Ali Syaifuddin SH., Rachmat Sumantri SH., Dodi Rusmana SH, M. Solehudin SH., mengatakan agar Majelis Hakim Pimpinan Susilo Utomo SH membebaskan kliennya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), di PN Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Sumantri mengatakan bahwa Irvan Kurniawan telah dijebak polisi, sehingga dia ngotot memohon kepada hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi verbalisan kepersidangan, karena semua keterangan saksi dibantah terdakwa. Namun JPU tidak mampu menghadirkan saksi itu.

“Keterangan Terdakwa Ivan Kurniawan Bin M. Suseno mengakui pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Jl. Waduk Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sedang jalan-jalan menikmati udara segar Waduk Pluit, tiba-tiba ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan cara ditangkap dari belakang, kemudian dimasukan kedalam mobil. Selang 200 meter mobil berhenti dan Terdakwa dikeluarkan dari mobil, tiba-tiba petugas Kepolisian mengeluarkan narkotika dari tangan petugas dan Terdakwa diminta mengakui bahwa barang narkotika tersebut adalah miliknya. Karena tidak merasa membawa narkotika dan bukan miliknya, Terdakwa maka tidak diakuinya,” ungkap Rachmat.

Anggota advokat Posbakum itu juga mengungkapkan Bahwa Terdakwa tidak mengenal Aji (DPO) dan tidak pemah ada hubungan atau komunikasi.

Demikian juga terkait barang bukti handphone yang berbeda dengan yang ada di BAP, Rachmat keberatan.

“Barang bukti Handphon yang dijadikan bukti di persidangan tidak sesuai dengan milik terdakwa. Itu dikuatkan dengan foto barang bukti handphone yang ada dalam BAP sangat berbeda. Dan handphone yang jadi barang bukti dipersidangan tidak bisa hidup, sehing tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa berhubungan dengan Aji (DPO) itu” tegasnya.

“Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati dan Sidang Pengadilan yang Terhormat, dalam kesempatan yang penuh hikmah ini perkenankanlah kami Penasehat Hukum Terdakwa Irvan Kurniawan BIN M. Suseno mengajukan pembelaan, yang hal tersebut kami Iakukan tidak lain dan tidak bukan semata-mata sebagai bentuk dan upaya-upaya partisipasi dalam rangka ikut mencari dan menemukan kebenaran yang akan dijadikan sebagai landasan/ dasar guna tercapainya cita-cita keadilan yang diharapkan,” demikian Rahmat Sumantri dalam pembacaan pembelaannya (pledoi) yang dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Dia mengatakan bahwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa meluruskan presepsi bahwa Advokat hanya mementingkan kliennya, untuk memberikan keringanan hukuman tetapi dia tegaskan terlebih dahulu bahwa mereka bersikap konsisten dalam menempatkan diri selaku Penasehat Hukum, yakni sebagai insan hukum serta mitra penegak hukum dan keadilan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Bahwa klien kami telah dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar rupiah subsider 6 bulan penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas barang bukti berupa 1 plastik klip narkotika jenis shabu brutto 0,63 gram, 2 plastik klip narkotika jenis ecstasy berisi 4 dan 5 butir dengan berat brutto 3,55 gram, 1 unit handphone merk xiaomi warna gold, kami tidak sependapat. Karena JPU tidak dapat membuktikan dipersidangan,” ujar Rachmat Sumantri.

Hal itu dikatakannya setelah membaca tuntutan JPU dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. “Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membantah seluruh keterangan saksi-saksi karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan mengada-ada. Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Peuntut Umum seluruhnya dibantah oleh Terdakwa, baik narkotika maupun handphone. Bahwa terkhusus barang bukti handphone sangat jelas-jelas berbeda antara yang dihadirkan dalam persidangan dengan yang ada di dalam foto BAP. Bahwa untuk menguatkan daliI-dalil Terdakwa, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk dihidupkan handphone milik Terdakwa dalam pemeriksaan Polisi dilakukan tes urine namun dalam persidangan Penuntut Umum juga tidak dapat menghadirkan hasil tes urine Terdakwa, bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis untuk dihadirkan saksi verbalisan Terdakwa, tetapi Penuntut Umum tidak dapat menghadirkannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, sangatlah tidak tepat jika Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apa yang didakwakan kepada Terdakwa melalui Surat Dakwaannya,” pungkasnya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply