Class Action Violet Garden, Rihard Burton: Tergugat Tidak Hati-hati Memberikan KPR Kepada Konsumen

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Richard Burton Pangaribuan SH.

RadarOnline.id, JAKARTA – Sidang gugatan kelompok atau yang biasa disebut Class Action warga Perumahan Violet Garden kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (3 Maret 2020), namun dalam sidang tersebut ditunda karena para tergugat tidak hadir. Adapun pihak yang digugat, diantaranya Bank BRI sebagai Tergugat I, Bank BTN sebagai Tergugat II, PT Nusuno Karya sebagai Turut Tergugat 1, PT Mitrakarti Perkasa Sarana sebagai Turut Tergugat 2, Maybank Indonesia sebagai Turut Tergugat 3 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Turut Tergugat 4.

Sidang dengan nomor perkara 157/Pdt.G/Class Action/2019/PN.Jkt.Pst beragendakan bukti dari Turut Tergugat 3 atau Maybank Indonesia (dahulu PT. Bank Internasional Indonesia) akhirnya ditunda untuk satu minggu kedepan, yakni Selasa tanggal 10 Maret 2020.

Sebelumnya pada sidang beberapa waktu lalu Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan bukti surat, dimana Penggugat mengajukan bukti surat sampai 300 lebih bukti yang diperlihatkan kuasa hukum Penggugat dihadapan hakim majelis dalam persidangan.

Sekedar informasi, sesuai dengan gugatan Penggugat di dalam gugatannya, bahwa kasus ini timbul akibat para Tergugat diduga tidak hati-hati dalam memasarkan perumahan Violet Garden kepada warga yang menjadi konsumen sejak tahun 2009. Hal itu diperparah dengan pihak Bank dimana ketika dilakukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pihak bank tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan atas agunan yang menjadi hak tanggungan dalam hal ini sertifikat tanah dan bangunan tersebut.

Dari sekitar 355 warga penghuni perumahan Violet Garden, sedikitnya 100 lebih diantaranya telah melakukan pembayaran sampai lunas tanah dan bangunan tersebut. Para konsumen membayar lunas dengan cara tunai keras, tunai bertahap dan cicilan KPR bertenor pendek.

Namun sekitar tahun 2013, tiba-tiba perwakilan dari Maybank Indonesia meminta sekitar 204 penghuni Perumahan Violet Garden angkat kaki dari rumah yang mereka beli melalui sistem KPR tersebut. Padahal setiap bulan, konsumen membayar cicilan ke BTN dan BRI.  Maybank Indonesia mengatakan bahwa rumah yang dihuni oleh para konsumen tersebut dijadikan agunan oleh PT Nusuno Karya untuk mendapatkan modal kerja dan pengembang mengalami gagal bayar.

Warga penghuni Perumahan Violet Garden merasa kaget, hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya warga sejak menandatangani jual beli dan melakukan cicilan setiap bulannya dan bahkan ada yang sampai lunas tidak ada masalah, namun tiba-tiba mereka dikejutkan kabar bahwa sertifikat hak guna bangunan atas tanah dan rumah yang mereka tempati tidak dikuasai oleh bank tempat mereka melakukan cicilan rumah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, salah satu kuasa hukum warga dari Law Office Amor Iustitia, Rihard Burton Pangaribuan SH, mengatakan para tergugat jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum.

“Bagaimana bisa terjadi ketika Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan KPR kepada konsumen, sertifikat hak milik konsumen tidak dipegang oleh Bank. Padahal jelas yang menjadi agunan BRI dan BTN dalam penyaluran KPR adalah sertifikat, yang wajib diserahkan ke BRI maupun BTN adalah sertifikat yang sudah siap untuk diikat Hak Tanggungan,” kata Rihard Pangaribuan, kepada RadarOnline.id, Selasa (3/3) kemarin usai sidang di PN Jakarta Pusat, Jl Bungur Raya.

“Hal ini menurut Kami para tergugat sebagai Bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada konsumen tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, yakni tidak melakukan pengecekan terhadap objek yang dijaminkan. Padahal jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan dengan tegas bahwa perbankan dalam melaksakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian,” tegas Rihard Burton.

“Faktanya sampai gugatan ini diajukan, klien Kami yang sudah melaksanakan kewajibannya atau sudah melunasi semua kewajibannya kepada Developer dan Bank belum pernah dilakukan proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) oleh pengembang dalam hal ini Turut Tergugat 1 dan 2 kepada konsumen, begitu juga sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan belum diberikan pihak BRI maupun BTN kepada konsumen yang sudah lunas,” tambah Rihard Burton.

Bukan hanya itu, Rihard menyatakan bahwa tindakan para tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Disana jelas disebutkan, bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun dalam kasus ini, klien Kami sama sekali tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen,” terang Rihard Burton.

Ia menambahkan setelah melakukan gugatan ini, beberapa kliennya yang sudah melakukan pembayaran sampai lunas, sudah mendapatkan haknya yakni sertifikat hak guna bangunan (HGB). “Setelah kita melakukan gugatan ini beberapa waktu lalu sudah ada beberapa klien Kami yang menerima serfikat HGB. Tapi belum semuanya, sehingga Kami sebagai kuasa hukum klien Kami akan meminta keadilan dan memperjuangkan hak-hak klien yang seharusnya menjadi haknya,” tutup Rihard Burton.

YEN

Share.

About Author

Leave A Reply