Penerapan Pasal 127 Diperdebatkan Hakim dan Jaksa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Penerapan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi perdebatan antara hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipersidangan. Adanya sejumlah perkara narkoba divonis Pasal 127 padahal sebelumnya jaksa mendakwa dengan Pasal 112. Putusan itu menjadi mengemuka dan dianggap putusan kontroversial, diperdebatkan.

Sejumlah Advokat beda pendapat dengan putusan rehabilitasi itu. Putusan rehabilitasi disebutkan merupakan hak seorang yang menjadi korban peredaran gelap narkoba tanpa terkecuali.

Disisi lain mengatakan, pemberian vonis rehab seharusnya proporsional sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disertai dokumen pendukungnya.

Pendapat yang lain mengatakan beda pendapat antara JPU dan majelis hakim tentang pasal yang terbukti di persidangan, merupakan hal yang lumrah karena perbedaan itu tergantung dari penilaian masing-masing dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Saat ini yang menjadi perhatian publik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah Hakim Susilo Utomo SH MH, Indri Murtini, SH dan Oloan Harianja SH MH yang sering sekali berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum. Jaksa mendakwa dan menuntut dengan pasal 114 dan pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi hakim dalam putusannya memvonis dengan Pasal 127.

Ketiga hakim ini sudah dikelan sebagai ‘hakim pasal 127’ karena dalam putusannya menggunakan Pasal 127, terakhir di jatuhkan kepada Musa Rorimpandey pemilik 35 gram narkotika. Dia divonis 2 tahun pidana penjara padahal jaksa menjatuhkan tuntutan 14 tahun pidana penjara.

Sebelumnya juga dengan hari yang sama menjatuhkan pidana 1 tahun rehabilitasi terhadap terdakwa Amelia Mahessa Rizky alias Amel Suhery dan Yuningsih alias Yuni binti Karyoto, padahal jaksa menjatuhkan tuntutan 3 tahun 10 hari karena memiliki 0,1596 gram, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Senin (17/2).

Menurut Advokad Andre Nusi SH, sebelum menilai negatif putusan rehabilitasi dan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu dipahami bahwa pengguna narkotika itu harus diposisikan sebagai korban peredaran narkotika, sehingga memang sudah seharusnya wajib direhabilitasi agar korban dapat pulih kembali baik secara medis maupun sosial.

“Jika seseorang pengguna narkotika ditangkap dan menjalani proses hukum, maka proses peradilan merupakan kesempatan untuk dilakukannya rehabilitasi terhadap tersangka/terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Proses terlaksananya rehabilitasi telah dijamin dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika,” ujar Andre Nusi dalam pandangan hukumnya memberikan analisa tentang hakim menjatuhkan terdakwa dijatuhi pasal 127.

Dia menjalaskan bahwa Rehabilitasi adalah hak korban penyalahgunaan narkoba, yang seharusnya mendapatkan hukuman maksimal adalah pengedar sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, katanya.

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,” tegas Advokad Andre Nusi, SH.

Dia mengungkapkan bahwa UU Narkotika membagi rehabilitasi kedalam 2 jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, di mana perbedaannya sebagai berikut:

  1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika (Pasal 1 angka 16 UU Narkotika).
  2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. (Pasal 1 angka 17 UU Narkotika).

“Pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan dan berlaku pada semua tingkatan peradilan. Mulai tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pemidanaan secara sinergis dan terpadu. Hakim dalam putusannya juga wajib memasukkan kewajiban Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Pasal 103 UU Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika. Proses penyembuhan/perawatan dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Adapun tempat pelaksanaan rehabilitasi dibagi kedalam 2 golongan sebagai berikut:

  1. Rehabilitasi di Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah. Rehabilitasi ini hanya berlaku pada pengguna (Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika) yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti narkotika dan positif narkotika, atau dengan barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Perber). Bagi yang tidak mampu, maka biaya pelaksanaan rehabilitasi ditanggung oleh Pemerintah.
  2. Rehabilitasi di Rumah Tahanan Negara cabang rumah tahanan negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagi pengguna yang ditangkap dengan barang bukti melebihi jumlah tertentu sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (4) Perber, dan pengguna yang merangkap sebagai pengedar sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Perber.

Berdesarkan penjelasan tersebut, indikator utama pengguna dapat direhabilitasi di rumah sakit adalah jumlah barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah tertentu. Indikator ini harus menjadi catatan bagi tersangka/terpidana/keluarga yang terlibat tindak pidana narkotika.

Adapun standar jumlah tertentu diatur pada angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

No Kelompok Berat

  1. Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram, 2. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram = 8 butir, 3. Kelompok Heroin 1,8 gram, 4. Kelompok Kokain 1,8 gram, 5. Kelompok Ganja 5 gram, 6. Daun Koka 5 gram, 7. Meskalin 5 gram, 8. Kelompok Psilosybin 3 gram, 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamid) 2 gram, 10. Kelompok PCP (phencyclidine) 3 gram, 11. Kelompok Fentanil 1 gram, 12. Kelompok Metadon 0,5 gram, 13. Kelompok Morfin 1,8 gram, 14. Kelompok Petidin 0,96 gram, 15. Kelompok Kodein 72 gram, 16. Kelompok Bufrenorfin 32 mg.

Muchtar Nusi mengarahkan tersangka/terdakwa atau keluarga yang terlibat dalam tindak pindana narkotika harus memastikan penyidik memohon di lakukannya assesmen 1x 24 jam kepada tersangka / terdakwa agar dapat menjalani rehabilitasi. Dan penyidik tambahnya, wajib membuat permohonan ke TAT agar setiap tersangka pecandu dan penyalahguna narkoba direhabilitasi sehingga hak hak hukumannya tidak terlanggar.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply