Fifi Divonis 1 Tahun Tidak Terbukti Terlibat Kelompok KZ

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Advokat Rudy Marjono SH yang menjadi salah satu penasehat hukum terdakwa Asmaizulfi alias Fifi bersyukur karena kliennya itu tidak terbukti terlibat Kelompok KZ.

” Majelis hakim menjatuhkan putusan 1 tahun pidana penjara dipotong selama masa tahanan terhadap terdakwa Fifi karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1952, turut serta bersama-sama melakukan perbuatan menyimpan dan menjual sepucuk senjata api (Senpi) laras pendek jenis revolver,” ujar Rudy Marjono SH kepada RadarOnline.id, Rabu (19/2).

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat itu, tambah Rudy Mardiyono sudah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan kliennya, dan karena tidak sama dengan tuntutan 2 tahun pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya telah dibacakan pada hari Selasa, 4 Februari 2020 yang lalu.

“Klien kami didakwakan Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1952, jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan dituntut 2 tahun pidana penjara potong selama terdakwa dalam tahanan. Hukuman itu dijatuhkan jaksa atas dakwaan turut serta bersama-sama melakukan perbuatan menyimpan dan menjual sepucuk senjata api (Senpi) laras pendek jenis revolver,” ujar Rudy Marjono, SH., Rabu (19/2).

“Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Majelis menjatuhkan vonis 1 tahun kepada terdakwa Sdri. Fifi , bagi kami masih mencerminkan nilai keadilan dan kepatutan, meskipun bagi kami pribadi berharap seharusnya terdakwa bebas tidak terbukti, bilamana hal tersebut dilihat dari sisi konstruksi dakwaan (Legal Justice/ penegakan norma hukumnya), ketidak sesuaian barang bukti, dari keterangan saksi dan ahli justru banyak menguntungkan terdakwa,” ungkap Rudy.

Namun demikian, urai Rudy, dia dapat menerima putusan itu meskipun sebenarnya keterangan saksi-saksi dan ahli tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh jaksa dalam surat tuntutannya.

“Tapi, ya sudahlah! Kita pun juga tidak menutup mata terhadap fakta hukum yang juga mampu membuktikan anasir unsur perbuatan pidana yang subtansial sebagaimana dalam dakwaan. Sebab Keadilan dan hukum tidak berdasar perundang-undangan melulu, sebab Hakim dalam setiap mengambil keputusan tetap mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menimbang tuntutan Jaksa dan Pledoi (pembelaan) terdakwa, serta pertimbangan dari factor Yuridis dari perpaduan nilai-nilai terhadap aspek Legal Justice, Social Justice dan Filosofis Justice”. terang Rudy.

Masih kata Rudy, tadinya kliennya agak kurang puas, namun dapat menerima vonis tersebut setelah berkonsultasi kepada penasehat hukumnya.

“Dengan ikhlas klien kami dapat penerima setelah kita konsultasi. Yang terutama kita hindari keterlibatan terdakwa dengan kelompok KZ. Dan hakim membebaskan itu, sehingga klien kami dapat menerima putusan,” ungkap Advokat Rudy Marjono SH.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply