Diduga Ada KKN Pembangunan Kali Ancol, DPRD DKI: Apa Dasar Hukumannya?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Diduga kuat ada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kali/Sungai Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.

Tudingan KKN itu dialamatkan kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, karena pekerjaan masih berlangsung sampai saat ini, Jumat (14/2).

Atas pelaksanaan pekerjaan yang sudah habis kontrak itu, Anggota DPR-D Propinsi DKI Jakarta Pandapotan Dinaga, SE, MM bertanya: apa dasar hukumnya?

Untuk diketahui, biaya pembangunan turap pancang dan kelengkapan Kali Ancol itu berasal dari APBD DKI Jakarta tahun anggaran (TA) 2019, dengan masa kontrak 131 hari yang dimulai tgl 6 Agustus 2019, yang berakhir tgl 15 Desember 2020.

Faktanya, Kontraktor KSO Lesindo-Adhimix Indonesia, dan konsultan pengawas PT. Zora Megah Bintang, masih melakukan pekerjaan sampai Jumat (14/2).

Dengan berjalannya pekerjaan tersebut melampau tahun anggaran 2019, tanpa adanya perpanjang kontrak oleh Dinas SDA DKI Jakarta, diduga ada KKN, karena tidak ditemukan adanya papan nama proyek kontrak baru atau papan nama perpanjangan kontrak.

“Ya, masih bekerja pak. Ada toleransi melanjutkan pekerjaan akibat hujan selama ini,” ucap salah satu petugas yang ada di lokasi bedeng yang ikut mengawasi berjalannya pengecoran tersebut, Rabu (5/2) pukul 18.30 WIB.

“Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah mengatur hal-hal terkait pemutusan kontrak dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, pemutusan secara sepihak oleh PPK,” ujar Pandapotan Sinaga SE MM.

Lebih jauh dia menjelaskan syarat/kondisi yang dapat dilakukan pemutusan secara sepihak oleh PPK adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 yang menyatakan bahwa: PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan  mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan, katanya.

“Jadi, kita mempertanyakan dasar hukumnya pemborong/PPK melanjutkan pekerjaan. Ini sudah tidak sesuai aturan. Jadi, jika tidak sesuai aturan itu artinya apa?,” ucap Pandapotan seolah dia bertanya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply