Yudi Triadi: BPN Depok Jangan Sungkan Dengan Kejaksaan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, KOTA DEPOK – Guna meningkatkan efektivitas dan eflsiensi dalam penanganan agraria/pertanahan dan tata ruang dalam rangka penegakan hukum serta pengamanan strategis di bidang Pertanahan dan Tata Ruang.

” Maka, melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kantor BPN Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan Kejari wilayah Se-Jawa Barat,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Yudi Triadi, Selasa (11/2), di Mason Pine Hotel Parahyangan Padelarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Menurutnya, bahwa penandatanganan ini menindak lanjuti hasil perjanjian/MoU antara Kejaksaan Agung RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, pada 21 Januari 2020 yang Ialu, di Jakarta.

” Jadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus (SKK) dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah,” tutur Yudi.

Yudi menegaskan, bahwa di dalam pemulihan maupun penyelamatan terhadap aset-aset negara, sifatnya itu ada yang non litigasi dan ada juga yang disebut dengan litigasi yakni, penyelamatan aset.

“Jadi pihak BPN Depok jangan ragu untuk minta bantuan ke Kejaksaan. Apalagi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang ditandatangani Jaksa Agung dengan Menteri ATR/BPN,” tandasnya.

MAULANA SAID

Share.

About Author

Leave A Reply