Sidang Kilat, Wakil Ketua Dr. Bambang Eka Putra: Ada Surat Edaran JA Tentang APS

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Acara Pemeriksaan Singkat (APS) pada sidang perkara terdakwa narkoba atas nama Indra Setiawan alias indra di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara baru-baru ini, dan yang diberitakan sejumlah media online/cetak dengan narasi bahwa proses persidangan itu tidak sesuai KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), sehingga dianggap ada pelanggaran prosedur persidangan.

Memang jika mengacu pada KUHAP proses APS pada kasus narkoba tidak diatur, yang ada adalah pengaturan terkait perkara tindak pidana ringan (tipiring).

Karena pada persidangan kasus narkoba atau tindak pidana lainnya ada beberapa tahapan persidangan yang dilakukan diantaranya: 1. Agenda sidang pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), 2. Agenda sidang pemeriksaan saksi dari JPU (saksi polisi yang menangkap), 3. Agenda sidang pemeriksaan Saksi dari terdakwa (saksi yang meringankan), 4. Agenda sidang mendengarkan keterangan Ahli hukum (terkait perkara yang disidangkan) dari JPU maupun Ahli dari terdakwa, 5. Kemudian agenda sidang pembacaan surat tuntutan dari JPU, 6. Agenda sidang pembacaan surat pledoi (pembelaan) dari terdakwa dan atau dari Penasehat Hukum Terdakwa, 7. Selanjutnya Agenda sidang replik (tanggapan JPU atas pledoi PH), dan 8. Agenda sidang pembacaan putusan Majelis Hakim.

Jadi ada 8 tahapan agenda persidangan yang lazimnya berlangsung pada persidangan di pengadilan negeri pada perkara tindak pidana, kecuali perkara tipiring.

Oleh karena proses melalui 8 tahapan agenda persidangan inilah, sehingga persidangan dalam satu perkara bisa memakan waktu berbulan-bulan dan bahkan bisa lebih dari 6 bulan.

Oleh karena itulah menjadi muncul kecurigaan publik apabila ada terjadi 1 kali sidang dalam persidangan pidana apalagi kasus narkoba. Ada 8 tahapan yang harus dilalui namun jika ini digabung dalam satu kali sidang, menjadi muncul pertanyaan, ada apa? Bagaimana mungkin bisa dilakukan dalam 1 kali persidangan? Tentunya sudah ada pengaturan atau koordinasi antara JPU dengan hakim agar sidang dilaksanakan APS.

Sebab, menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr. Fernando Silalahi, ST, SH, MH, CLA hasil sebuah tuntutan jaksa, pledoi PH terdakwa dan putusan hakim adalah keterangan yang terungkap dipersidang.

“Adanya tahapan agenda persidangan adalah untuk mengungkap fakta, apa sebenarnya yang terjadi dalam perkara yang didakwakan JPU. Berita Acara Pemeriksaan Polisi (BAP) itu adalah petunjuk bagi JPU dan hakim dipersidangan. Jadi yang menentukan itu adalah keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan,” ujar Dr. Fernando Silalahi SH MH., menyikapi proses persidangan yang diatur dalam KUHAP.

Dosen yang juga Advokat itu menambahkan bahwa seringkali tuntutan JPU justru dibebaskan hakim, itulah yang menunjukan bahwa fakta-fakta persidangan yang menentukan. “Jika ada persidangan kasus narkoba yang disidangkan dalam 1 kali persidangan, pantaslah masyarakat menaruh curiga. Dari mana pembuktiannya? Dasarnya apa?” tegas Dr. Fernando Silalahi.

Menanggapi pemberitaan-pembemberitaan yang semakin panas itu, Wakil Ketua (Waka) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Dr. Bambang Eka Putra, SH, MH terpaksa turun gunung untuk membela anak buahnya meskipun saat ini dia dalam kondisi pemulihan penyakit yang sedang dideritanya.

Dia berusaha mencari dalil untuk menyelamatkan institusinya dari terjangan badai itu. Sidang kilat atas nama terdakwa Indra Setiawan alias Indra oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Theodora Marpaung, SH, MH dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun, SH, MH di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menjadi viral baru-baru ini.

“Perlu diketahui bahwa sudah ada Surat Edaran Jaksa Agung agar sidang perkara Narkoba yang tertangkap tangan agar bisa disidangkan dengan Acara Persidangan Singkat. Acara sidang ada 3 macam:

“1. Acara Sidang Biasa; 2. Acara Sidang Singkat; 3. Acara Sidang Cepat,” ucapnya melalui pesan WhatsApp pribadi ke wartawan radaronline.id.

Dia menyampaikan Surat Edaran Jaksa Agung (JA) RI No. B:029/A/EJP/03/2019 Jakarta. 14 Marat 2019, perihal pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahguna Narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat (SPS). Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana umum yang direkapitulasi oleh Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilalan (Sunproglapnil) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jam Pidum), temyata menunjukkan bahwa Tindak Pidana Narkotika adalah merupakan tindak pidana yang penyidangannya paling banyak sehingga menjadi penyumbang terbesar penumpukan perkara tindak pidana umum. Karenanya waktu dan energi penegak hukum khususnya Penuntut Umum banyak tersita untuk menangani dan menuntaskan jenis perkara perkara dimaksud.

“Seharusnya para Advokat dan Wartawan juga “Update” terhadap perkembangan hukum yang ada sehingga tidak mudah berprasangka Negatif karena dapat membodohi masyarakat,” ucapnya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply