Dugaan Pelanggaran, AMPUH Jatim Laporkan Kegiatan Usaha Wisata Water Park di Kecamatan Glenmore

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, BANYUWANGI – Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (DPD AMPUH) Jawa Timur, mengirimkankan surat Pelaporan/Pengaduan terhadap ketiga penangung jawab PT / CV wisata kolam renang water park/water boom buntut dari tidak di responnya dua somasi yang sudah di layangkan, pada Jumat (24/1).

Tim Advokasi AMPUH Jatim, Moch. Fathoni SH MH., dan Direk. Investigasi Winarto SH., mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan surat Pengaduan tersebut.

” Kami mengirimkan surat Pelaporan/Pengaduan terhadap ketiga penangung jawab pengusaha/pengelola kolam renang water park/water boom yakni, 1. PT/CV. Wisata Umbul Bening di Dusun Gunungsari RT02 RW 03 Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi; 2. PT/CV Wisata Umbul Pule di Dusun Gunungsari RT02 RW03 Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupeten Banyuwangi; dan, 3. PT/CV Wisata Umbul UAP/AGA di Dusun Gunungsari RT02 RW03 Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Pelaporan/pengaduan ini buntut dari tidak di responnya dua somasi yang sudah di layangkan, pada Jumat (24/1) lalu,” kata Winarto.

Pengaduan tersebut, lanjut Winarto, lantaran disinyalir ketiga usaha kolam renang di Kecamatan Glenmore, yakni Umbul Bening, Umbul Pule dan Umbul Aga (Umbul Uap) belum melakukan pemenuhan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga pengambilan atau pemanfaatan sumber daya air (SDA).

” Alhamdulilah, kedatangan Tim AMPUH Jatim terkait pelaporan/pengaduan ini di sambut oleh Bapak Anton selaku bagian Bidang Pengawasan,” tambah Moch. Fathoni.

Menindaklanjuti hal ini, kami selaku AMPUH Jatim yang mewakili AMPUH Pusat di Jakarta melakukan gugatan terhadap ketiga penanggung jawab usaha kegiatan wisata kolam renang di Kecamatan Glenmore yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya air sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

“Sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (SDA) dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air
air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945,” tegas Winarto menirukan perintah Jarpen Gultom SH selaku Direktur Investigasi Perkumpulan AMPUH Jakarta.

TIM

Share.

About Author

Leave A Reply