Kejati DKI Jakarta Gelar Apel Gabungan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melaksanakan apel kerja gabungan dan penandatanganan Janji kinerja tahun 2020, di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Senin (13/1).

Penandatangan janji kinerja itu langsung dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Dr. Asri Agung Putra, didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta Sarjono Turin SH., MH, serta para Asisten, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kabag TU, para Koordinator, para pejabaf eselon IV dan V dan Jaksa Fungsional dilingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri se-wilayah DKI Jakarta.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Asri Agung Putra menyampaikan agar seluruh personel dijajaran Kejati DKI Jakarta selalu memperhatikan performa dengan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tidak melakukan perbuatan tercela atau penyalahgunaan kewenangan dan jabatan.

Selain itu Dr. Asri Agung Putra juga mengingatkan anak buahnya agar selalu bekerja sesuai 7 arahan Jaksa Agung, yakni upaya menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi, menegakan hukum guna mendukung investasi, berkonsentrasi pada penyelamatan aset pusat/daerah, pemanfaatan aset IT guna mendukung tugas, menciptakan pengawasan yang ketat guna konsistensi WBK/WBBM, meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan dapat mengimplementasikan optimalisasi kinerja yang efektik dan efisien dalam skala nasional.

” Apel kerja gabungan dan penandatanganan perjanjian kinerja itu merupakan kegiatan perdana Dr. Asri Agung Putra setelah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang melibatkan seluruh jajaran unsur pejabat struktural dan Jaksa Fungsional dilingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan jumlah keseluruhan 320 personel,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI Hari Setiyono, SH, MH dalam pesan relisnya.

Ada 5 tujuan dari penandatanganan perjanjian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Pertama, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integeritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja.

Kedua, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi. Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapain tujuan dan sasaran organisasi. Keempat, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah. Terakhir, sebagai dasar dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai.

“Dr. Asri Agung Putra dalam akhir arahannya, menyampaikan agar jajaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta harus bekerja dengan semangat sebagaimana ketentuan dan selalu konsisten dalam menjaga soliditas, karena dengan semangat dan kebersamaan jajaran Kejati DKI Jakarta dapat melaksanakan tugas kedepan yang lebih baik sekaligus menjaga kehormatan institusi,” ujar Hari Sutiyono.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply