Ada 72 Item Refleksi Pencapaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2019

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Jaksa Agung RI ST Baharuddin memaparkan 72 item refleksi capaian Kinerja kejaksaan tahun 2019, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/12).

Capaian itu merupakan wujud 5 arahan prioritas Presiden RI Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Untuk menjalankan 5 arahan Presiden itu Jaksa-Jaksa diseluruh Indonesia, yaitu: Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait.

Kemudian pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Diperlukan sistem complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat. Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional.

Melakukan pembubaran TP4 melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019. Hal itu dilakukan agar sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yakni Kejaksaan diamanatkan terlibat dalam proses pembangunan untuk turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Secara struktural, Kejaksaan telah memiliki Direktorat Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengamanan pembangunan strategis, yang juga menggantikan TP4.

Mengundang Investasi, Membentuk Satuan Tugas Pengaman Investasi dan Usaha Kejaksaan RI, memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk menginventarisir Perda yang menghambat perijinan investasi agar dapat segera dilakukan perubahan yang mendorong akselerasi pelaksanaan investasi di daerah.

Pembangunan Sumber Daya Manusia: pengisian kekosongan Jabatan Struktural pada Eselon I dan II Kejaksaan Agung serta Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dan Papua.

Jaksa Agung juga telah melakuka tindakan yegas terhadap indikasi ketidak profesionalan aparat Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan melakukan demosi terhadap 7 orang Jaksa.

Jaksa Agung memerintahkan kepada Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Tim PAM SDO) pada JAM Intelijen Kejaksaan Agung untuk menindak 2 orang oknum Jaksa dan 1 orang swasta terkait pemerasan dengan menyalahgunakan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejati DKI Jakarta.

Memperkuat barisan Adhyaksa Muda dengan melantik 100 personil Jaksa baru pada bulan Desember, yang kemudian ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Melaksanakan crash program berupa pelatihan untuk percepatan pelayanan hukum pengacara negara serta pelatihan teknis Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penanganan kontrak dan litigasi di dalam dan luar negeri untuk peningkatan kualitas JPN.

Jaksa Agung juga telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka memperkuat pola karier Aparatur Kejaksaan RI untuk mewujudkan SDM yang unggul dan sejumlah peraturan laimnya.

Melaksanakan briefing bersama para Jaksa dan Tata usaha yang dikaryakan di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD dalam rangka penyatuan strategi pelaksanaan dan implementasi dari Kejaksaan untuk pelaksanaan visi dan misi Presiden mengenai penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Reformasi Birokrasi: Menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 4 satuan kerja termasuk Bidang Tindak Pidana Khusus dan Badan Diklat Kejaksaan. Di samping itu, diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada 5 satuan kerja termasuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI.

Menerbitkan Standard Operasional Procedure (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penanganan perkara yang lebih cepat dan efisien serta untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan.

Menjamin penggunaan APBN yang Fokus dan tepat Sasaran:

Kejaksaan berhasil mengeksekusi senilai Rp. 242,081 miliar per-tanggal 28 November 2019 dari total nilai hukuman terhadap Yayasan Supersemar sebesar US$ 315,002,183 dan Rp 139, 438 miliar Tindak lanjut terhadap proses ini, Kejaksaan akan terus mengupayakan agar seluruh total nilai dari putusan tersebut dapat dieksekusi.

Kejaksaan juga Menerbitkan Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perpajakan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penanganan perkara tindak pidana khusus dan perpajakan yang lebih cepat dan efisien serta untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan.

Penangkapan buronan terpidana perkara tindak pidana korupsi atas nama Kokos Jiang sebagai pelaksanaan kepastian hukum Kejaksaan dalam bentuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam eksekusi tersebut, Kejaksaan berhasil mengeksekusi uang pengganti ke kas negara sebesar Rp.477,359 miliar sebagai bagian pemulihan kerugian negara.

Penangkapan buronan atas nama Atto Sakimiwata Sampetoding, terpidana kasus korupsi yang telah menjadi buronan selama 5 tahun.

Pelelangan barang rampasan Kapal Ebony sebesar Rp.42,365 miliar dalam perkara illegal fishing.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply