Pradi: DPRD Akan Menyelesaikan 5 Perda Guna Pelayanan Masyarakat

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, KOTA DEPOK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Teuku Muhammad (TM) Yusufsyah Putra membenarkan, bahwa dalam Rapat Paripurna menyampaian Lima Raperda Kota Depok tahun 2019. Bahkan membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

” Jadi, susunan anggota Pansus sudah ditetapkan menjadi tiga Pansus yang akan membahas lebih detail terkait lima Raperda tersebut. Selanjutnya, Pansus dapat melakukan pembahasan lebih lanjut agar Raperda dapat segera disahkan,” ujar Putra, di Gedung DPRD Kota Depok, Jawa Barat.

Dia menjelaskan, bahwa masing-masing Pansus akan membahas beberapa Raperda. Untuk Pansus satu membahas mengenai Raperda perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu, Pansus dua membahas Raperda perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah serta Raperda perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 8 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.

“Pansus tiga akan membahas Raperda perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan Raperda perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Perhubungan,” jelas Putra.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menjelaskan, bahwa Raperda tersebut adalah Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, kemudian Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan. Sedangkan yang ketiga yaitu Raperda Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan.

“Hal tersebut berkaitan dengan pajak daerah, ini tentunya menyoroti bagaimana semakin dimaksimalkannya pendapatan daerah di Kota Depok. Dengan mencari potensi-potensi, misalnya pembuatan BUMD terkait retribusi parkir bagi masyarakat yang memiliki kendaraan namun tidak memiliki garasi,” jelas Pradi, Sabtu (30/11), di Balai Kota Depok.

Menurutnya, bahwa Raperda lainnya adalah usulan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan yang terakhir adalah Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III RSUD Kota Depok.

“Artinya, sudah keharusan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama perangkat daerah (PD) terkait akan mempelajari kembali masukan serta saran yang diberikan DPRD Kota Depok. Ini agar kelima raperda tersebut dapat segera dibahas dan memiliki payung hukum untuk segera disahkan. “Dalam rapat paripurna telah ditentukan panitia khusus. Selamat bekerja untuk pansus semoga dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan,” tutur Pradi.

Peradi mengingatkan, bahwa penyelesaian lima rancangan peraturan daerah (raperda) Depok. Raperda itu harus segera menjadi perda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi, setiap Raperda yang dirancang pemerintah, tujuannya sama dengan DPRD Kota Depok untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja ke depannya,” ujar orang nomor dua di Kota Depok itu.

MAULANA SAID

Share.

About Author

Leave A Reply