Upaya Pemerintah atas Kasus First Travel

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Insiden perlindungan konsumen terkait persoalan penyelenggaraan perjalanan umrah yang saat ini menjadi persoalan pelik yang telah menimbulkan kerugian perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah serta upaya bagi pemulihan hak konsumen.

Kasus First Travel merupakan insiden Perlindungan yang massive sehingga kerugian yang diderita konsumen sangat besar, First Travel merupakan salah satu isu perlindungan konsumen yang menyita perhatian masyarakat, sudah 2 tahun sejak kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat, pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan, namun sampai sekarang kasus tersebut tidak menjadikan konsumen terpenuhi haknya, hak yang seharusnya didapat oleh konsumen atas jasa yang seharusnya didapat, bahkan kompensasi atas kerugian
materi pun sepertinya tidak kunjung datang.

BPKN telah mengupayakan langkah antisipasi atas kasus penyelenggaraan perjalanan umrah
melalui suatu rekomendasi, beberapa diantaranya : Sebelumnya, di Tahun 2016, BPKN memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama perihal Pelaksanaan Pelindungan Jemaah Umrah.

REKOMENDASI BPKN “PELAKSANAAN PELINDUNGAN JEMAAH UMRAH DI TAHUN 2016” TERBAGI DALAM 5 ASPEK

1. Aspek Biaya Perjalanan dan Pemasaran

a) Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

b) Menyusun dan menetapkan Biaya Referensi Perjalanan Ibadah Umrah dan mereview/ mengaudit Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

c) Bersama dengan satgas Waspada Investasi, melakukan pemantauan/pengawasan terhadap PPIU.

2. Aspek Kelembagaan dan Kerjasama

a) Membentuk unit kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

b) Menjadi anggota Satgas Waspada Investasi untuk dapat melengkapi instansi yang sudah bergabung.

c) Meningkatkan kerjasama Polri dan dilaksanakan sampai tingkat Polres untuk menindak tegas para PPIU ilegal (tidak berizin).

3. Aspek PPIU

a) Menyusun dan menetapkan standar kontrak (klausula baku) Mengkaji ulang sistem perizinan bagi berdirinya PPIU.

b) Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan sosialisasi kepada calon Jemaah Umrah mengenai PPIU yang berizin.

4. Aspek Pengawasan dan Pengendalian

a) Mengembangkan Sistem Manajemen dan Komputerisasi Umrah Terpadu (SISKOHUT).
b) Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Luar Negeri serta didukung oleh PPIU dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi Jemaah Umrah.

5. Aspek Regulasi
Segera melakukan penyempurnaan Undang- Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Tak selesai dengan Rekomendasi Pelaksanaan Pelindungan Jemaah Umrah di Tahun 2016 agar tidak menimbulkan kerugian yang meluas terhadap Jemaah Umrah, BPKN kembali membuat Rekomendasi kepada Kementerian Agama di Tahun 2018.

REKOMENDASI BPKN “PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH” DI TAHUN 2018

4 point perhatian BPKN terkait Penyelenggaraan Perjalanan Umrah: Pemerintah agar segera menetapkan atau membentuk lembaga yang efektif menjamin pemulihan hak-hak konsumen , segera menerbitkan regulasi teknis yang mengatur keharusan PPIU untuk memberikan jaminan kepada Jemaah. Agar melakukan penertiban terhadap PPIU,

termasuk dan tidak terbatas hanya pada moratorium pemberian izin baru dan audit manajemen terhadap PPIU yang ada saat ini. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang berdisiplin terkait ibadah umrah serta audit kapabilitas PPIU (Cq. Direktorat Pembinaan Haji & Umrah).

Rekomendasi BPKN tersebut ditindaklanjuti baik oleh Kementerian Agama, pasalnya setelah menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada 8 Februari 2019 yang lalu oleh Pimpinan Kementerian dan Lembaga, pembentukan satgas pada tanggal Selasa (7/5) Penandatanganan Kerja Sama (PKS) Pembentukan Satgas digelar di salah satu hotel kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Acara dihadiri oleh delapan Pejabat setingkat eselon I yang berasal dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Semoga pembentukan satgas merupakan langkah konkrit teknik peningkatan kualitas penyelenggaraan perjalanan umrah di Indonesia.

Ardiansyah selaku Ketua BPKN menyampaikan, ” Keputusan tentang kasus First Travel sudah inkracht sehingga pihak Kejaksaan diminta untuk mengeksekusi keputusan yang ada dan menyiapkan perangkat hukum dan sistem administrasi yang memadai bekerjasama dengan

Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lainnya dengan membagikan uang hasil sitaannya kepada konsumen secara proporsional sebagai pemulihan hak konsumen dan bukti bahwa negara hadir”.

“Insiden perlindungan konsumen seperti kasus first travel akan terus terjadi apabila tidak ada langkah antisipasi serta pengawasan, Pemerintah harus mengambil langkah segera untuk mengakomodir ledakan insiden PK yang berpotensi terjadi di penjuru tanah air”, pungkas Ardiansyah.

EDISON MUNTHE

Share.

About Author

Leave A Reply