Gubernur Jatim akan Menetapkan UMK 2020 se Jawa Timur

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, SURABAYA – Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tadi malam menghasilkan bahwa Gubernur Jawa Timur sudah harus menetapkan besaran kenaikan UMK 2020 se Jawa Timur, pada Rabu (20/11).

“38 kabupaten/kota se-Jawa Timur sudah mengusulkan Besaran UMK 2020 ke provinsi Jawa Timur. Sudah masuk semua. Tidak ada satu pun yang kurang, sehingga Dewan Pengupahan nanti malam akan menyelesaikan proses sidang pengupahan ini,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo.

Penetapan UMK Mengacu dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang Pengupahan sebagai pegangan dan prinsip, Dewan Pengupahan akan membahas disparitas.

” Soal disparitas upah dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) ini yang belum tuntas. UMSK yang sudah masuk Sidoarjo dan Pasuruan. Besarannya belum,” katanya.

Himawan mengatakan Soal Disparitas Upah ,mengaku belum tahu pasti dan solusinya juga. Yang jelas, Solusi nya kita bahas di dalam sidang Dewan Pengupahan.

Disparitas upah adalah jarak antara upah tertinggi dengan upah terendah di Jawa Timur. Himawan menjelaskan, wajarnya, disparitas ini membandingkan antara UMK satu daerah dengan daerah lain.

“Yang wajar seperti apa, nanti kami lihat. Karena yang kami tahu bahwa nanti di ring satu di atas empat juta,” katanya.

Sebagaimana diketahui, usulan UMK Surabaya Rp4,2, Pasuruan Rp4,1 juta, Sidoarjo Rp4,1 juta, Mojokerto juga Rp4,1 juta. Dewan Pengupahan akan menentukan standar mana yang akan diambil.

“Standar ring untuk disparitas itu mana yang diambil? Apakah itu di Surabaya, apa ikut Sidoarjo, dengan Kabupaten lain. Ini yang sedang kami olah,” ujarnya.

“Mudah-mudahan hari ini selesai,” tegasnya.

Himawan memastikan, besok, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur sudah akan mengumumkan dan membuat keterangan pers tentang besaran UMK 2020 di Jawa Timur.

“Jadi kawan media besok bisa hadir di Binaloka (salah satu ruangan di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya), untuk pers rilis,” katanya.

Dia memastikan, Khofifah akan menandatangani semua usulan yang telah diajukan oleh masing-masing kabupaten/kota meskipun amanat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tidak mewajibkan.

“Tidak ada (kabupaten/kota yang tidak ditetapkan UMK-nya). Semua sudah sesuai dengan Peraturan. Secara normatif 8,51 persen. Memang di edaran itu Ibu “dapat menetapkan” tapi perintahnya, Ibu minta semua kenaikan ditetapkan sesuai benchmark 8,51 persen,” tandasnya.

NMN

Share.

About Author

Leave A Reply