Ahli Bersitegang Dengan Hakim Pada Sidang Gugatan Keputusan Menteri di PTUN Jakarta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Sidang gugatan Keputusan Menakertrans RI No.145 Tahun 2019 memasuki agenda pemeriksaan saksi Ahli Hukum Perdata dan Ahli Hukum Tata Negara yang diajuka penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jln. Pemuda, Jakarta Timur, Selasa (19/11).

Dr. Manotar Tampubolon SH MA MH sempat bersitegang dengan majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Indah Mayasari SH, MH dengan Hakim Anggota Baiq Yuliani, SH dan Nevy Christin SH, MH dipicu pernyataan anggota majelis hakim Nevy Christin yang mengatakan bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor : KEP.145/NAKER-BINWASK3/V/2019 Tentang Penetapan Bukan Kecelakaan Kerja dan Bukan Penyakit Akibat Kerja kematian Alm. Hari Agung Pratama Karyawan PT. Mandiri Bangun Makmur Jakarta, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 9 Mei 2019, tidak bertentangan dengan UURI No.13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, UURI Nomor. 4O Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dr. Manotar Tampubolon, SH, MA, MH yang S-2 (MA) nya diambil di Monash University Australia sempat melontarkan protes kepada hakim dan mengatakan: “Saya diundang kesini (persidangan) bukan untuk dibentak-bentak, tetapi menjelaskan dan menyampaikan atau menjawab pertanyaan yang diajukan,” ujar Dr Manotar Tampubolon.

Kemudian dia menjawab dan menjelaskan pertanyaan penggugat dan menyatakan Bahwa Kep.145/NAKER-BINWASK3/V/2019 Tentang Penetapan Bukan Kecelakaan Kerja itu sudah bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Menurut Ahli bahwa asas dalam hukum bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh digugurkan aturan yang lebih rendah. “Undang-Undang lebih tinggi dari Keputusan Menteri. Jadi keputusan menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jangankan Peraturan Menteri, Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tetapi peraturan menteri merupakan turunan dari undang-undang. Yang tidak diatur dalam undang-undang dibuatlah itu menjadi peraturan atau keputusan menteri,” ujar Advokat Dr. Fernando Silalahi, ST, SH, MH, CLA kepada RadarOnline.id di Kantornya Gedung Taluson, Menteng, Jakarta Pusat, menirukan pernyataan Ahli yang disampaikan dipersidangan.

Kemudian dijelaskan bahwa Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, menyatakan :

“Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit di lingkungan kerja. Demikian juga Pasal 1 angka (9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kamatian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.

“Peraturan yang lebih dahulu lahir tidak bisa digugurkan peraturan yang yang lahir kemudian. Itu adalah asas hukum tatanegara,” ujar Fernando.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, juga menjelaskan dan menyatakan :
Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/ 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, dinyatakan bahwa Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda, mengingat pada saat kejadian tersebut bertempat di dekat Proyek Menara Jakarta, ketika hampir sampai dilokasi kerja, menurut keterangan saksi yang membawa Penggugat (Alm. Hari Agung Pratama) ke Rumah Sakit, Posisi Hari Agung Pratama ditemukan dalam keadaan lemas yang berada di sekitar dekat Proyek Menara Jakarta, lalu membawanya ke Rumah Sakit Hermina Kamayoran dan dirumah sakit meninggal dunia.

Ahli juga menegur kuasa Tergugat dipersidangan; “Saudara dari tadi tidak mencatat untuk apa anda bertanya? Jangan pertanyaan diulang-ulang menghabiskan energi,” tambah Fernando menyampaikan pernyataan teguran Ahli Manotar Tampubolon kepada kuasa tergugat.

Fernando menilai bahwa Hakim anggota Nevy Christin kurang independen. Tapi dia mengapresiasi kepemimpinan Indah Mayasari, SH MH selaku Ketua Majelis Hakim.

Menurut Fernando bahwa pernyataan hakim Navy Christin yang menyatakan bahwa Keputusan no. 145 Tahun 2019 itu tidak bertentangan dengan undang-undang diatasnya tidak relevan dilontarkan dipersidangan pemeriksaan Ahli Hukum Tata Negara itu.

Kep.145/NAKER-BINWASK3/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penolakan klaim BPJS ketenagakerjaan atas meninggalnya alm Hari Agung Pratama.

Surat Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program BPJS Ketenagakerjaan Nomor 8/21476/ 102018 tanggal 5 Oktober 2018 perihal Pengajuan Banding Kasus Meninggal nya
Hari Agung Pratama Karyawan PT. Mandiri Bangun Makmur, terhadap
Surat dari Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor : 8/669/072018, Tanggal 25 Juli 2018 Perihal tindak Lanjut Penetapan Klaim BPJS Ketenagakerjaan terkait meninggalnya almarhum Hari Agung Pratama.

Namun klaim BPJS ketenagakerjaan yang sudah disetujui Sudin Ketenagakejaan Jakarta Utara/Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta itu dianulir oleh Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Nasional yang pada pokoknya menyampaikan Kasus Alm. Hari Agung Pratama tidak dapat dikategorikan sebagai Kecelakaan karja, sebab definisi yang dimaksudkan dalam surat tersebut adalah kecelakaan (tidak dapat luka/lecet) dan mendapat serangan penyakit (meninggal mendadak) tidak ditempat kerja (dalam perjalanan), menurut Advokat Dr. Fernando Silalahi tidaklah menurut hukum karena tidak merujuk pada
hukum maupun analisa yuridis yang mendalam yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Isi surat tersebut hanya bersifat pendapat semata yang tidak bersumberkan atau merujuk pada dasar hukum yang semestinya, dan atau sudah selayaknya bersandar pada Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dari Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor :274/2018 tanggal 28 Mei 2018, Penetapan No. 1651/1.838.2 tanggal 17 September 2018 dan Penetapan No. 1650/ -1/386.2 Tanggal 17 Sepetember 2018 Perihal tindak Lanjut Penetapan Klaim Meninggalnya alm Hari Agung Pratama, bagian yang merupakan sudah dipertimbangkan sebagaimana Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1651/-1.836.2 Tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Atau Bukan Kecelakaan Kerja Atas Nama Hari Agung Pratama (Alm) Karyawan PT. Mandiri Bangun Makmur.

Mendengar pernyataan majelis hakim Nevy itu, istri alm Hari Agung Pratama mengucurkan airmata dipersidangan. Dia menjadi pesimis. “Apa salah kami? Kami yang bayar yuran kok hakim yang seot?” ucap Linda istri alm Hari Agung Pratama yang kini harus hidup sendiri membiayai dua putrinya.

THOMSON

Share.

About Author

Leave A Reply