Mahasiswa Enrekang Desak Kejati Tetapkan Tersangka Korupsi DAK Rp.39 Miliar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, MAKASSAR – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) kembali mendatangi dan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Rabu (17/10) lalu.

Mahasiswa asal Enrekang yang berjumlah 50-an orang ini, mendesak penyidik Kejati Sulsel untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi bendung jaringan air baku Sungai Tabang di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Proyek itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 sebesar Rp39 miliar. 

Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Sudah 20 saksi diperiksa. Namun, sampai saat ini belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. 

Hal ini membuat kecewa para aktivis antikorupsi tersebut. Apalagi, Kejati sangat lambat dalam penetapan tersangka. 

“Kami jelas kecewa karena lambatnya penetapan tersangka kasus korupsi DAK Rp39 miliar ini, makanya kami datang lagi ke sini dengan harapan segera ada tersangka, agar kasus ini tidak berlarut-larut penanganannya. Kasus ini telah dinaikkan menjadi tahap penyidikan akan tetapi sampai saat ini belum ada penetapan tersangka terkait kasus ini,” terang Bayu Bedipers, Koordinator aksi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/10)

Bayu Bedipers menjelaskan, anggaran DAK untuk Enrekang diperuntuhkan untuk bendung jaringan air baku Sungai Tabang di Maiwa, namun dalam kegiatan lapangannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) justru memecah-mecah menjadi 126 paket proyek. Diduga 126 paket proyek tersebut fiktif, sebab dari proses pelelangan, penerbitan surat kerja, dan pencairan anggaran ke para kontraktor telah ada sejak 18 September 2015, sementara pembahasan proyek disahkan pada 30 Oktober 2015. 

“Dari dasar inilah kami menganggap bahwa terjadi tindakan korupsi di Kabupaten Enrekang,” tegasnya.

Saat diterima perwakilan Kejati Sulsel A Usama Harun, Bayu Bedipers mengaku siap dan serius mengawal kasus yang disuarakan para mahasiswa. Termasuk menyampaikan tuntutan mereka. 

Adapun tuntutan dari AMPAK, yakni:

1. Tersangkakan dan penjarakan pelaku korupsi bendung jaringan air baku Sungai Tabang terkai DAK 2015 di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

2. Transparansikan penanganan kasus korupsi bendungan air baku Sungai Tabang di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

3. Mendesak Kejati untuk serius dan tegas dalam penanganan kasus korupsi DAK di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

4. Evaluasi penyidik yang menangani kasus korupsi DAK yang ada di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. 

Kasus ini sendiri mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan. Utamanya, dari elemen mahasiswa dan pemuda yang getol memperjuangkan pemberantasan korupsi khususnya di Enrekang.  

Salah satunya dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) yang dipimpin Iswaldi memperlihatkan komitmen kuat mereka dalam mengawal penuntasan kasus ini.

Mereka bahkan rela ke Jakarta meminta khusus kepada meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk mengusut tuntas kasus ini, Senin (19/8/) bulan lalu.

Dalam menyampaikan aspirasinya, Iswaldi yang memimpin aksi AMPAK, secara terang-terangan mengatakan, kasus dugaan penyimpangan anggaran DAK senilai Rp39 miliar ini diduga melibatkan langsung Bupati Enrekang Muslimin Bando bersama putranya Mitra Fachruddin.

“Berdasarkan hasil investigasi yang kami dilakukan di lapangan kasus ini melibatkan orang besar. Kami menduga ada keterlibatan langsung Bupati Enrekang Muslimin Bando bersama putranya Mitra Fachruddin. Banyak, kecurigaan dan fakta yang kami dapatkan di lapangan atas keterlibatan keduanya,” terang pemuda yang sangat getol menyuarakan pemberantasan korupsi di Enrekang ini. 

BACHTIAR BARISALLANG

Share.

About Author

Leave A Reply