RadarOnline.id, JAKARTA – Generasi Baru Indonesia Kuat (GBIK) bersama Forum Kebhinnekaan Indonesia (FKI) dan Elang Indonesia Maju (Elima) deklarasi mengawal Konstitusi serta menjaga Demokrasi jelang pelantikan Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden RI KH. Maa’ruf Amin, Minggu 20 Oktober 2019.
GBIK yang digawangi Ketua Umum Junaedi, SH, FKI yang digawangi Ketua Umum Novi Viky Akiha, Elima yang digawangi Marsda TNI (purn) Subandi Parto, SH mengatakan sikap politiknya mengawal Konstitusi serta menjaga Demokrasi untuk menjaga dan mengawal pelantikan presiden Jokowi dan Wakil Presiden RI KH Dr. Maa’ruf Amin, meskipun dengan segala resikonya.
” Kami dari GBIK, bersama FKI dan Elima mendeklarasikan diri dan menyatakan sikap siap mengawal Konstitusi serta menjaga Demokrasi. Paska pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang pemilu dan yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI adalah Ir. Joko Widodo – KH Prof. DR. Ma’ruf Amin, masih ada orang-orang tertentu yang belum ikhlas atas pengumuman KPU meskipun sudah ditempuh melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pergerakan pergerakan institusional yang hendak menggagalkan pelantikan presiden RI, kami atas nama demokrasi, NKRI dan Pancasila siap mengorbankan segalanya,” ujarnya di Posko relawan di Menteng Jakarta Pusat, Rabu (16/10).
Elang Indonesia Maju (Elima) adalah Wadah yang menaungi Perwira Purnawirawan TNI AU memandang perlu mengambil sikap dalam menyongsong pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, pada Minggu, 20 Oktober 2019, dimana secara konstitusi Ir. Joko Widodo – KH Prof. DR. Ma’ruf Amin telah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sah melalui pengumuman hasil Pilpres 55,50% : 44,50% untuk kemenangan pasangan capres-cawapres Jokowi-KH. Ma’ruf Amin.
“Kami menilai bahwa wajar dan sesuai saluran yang di sediakan oleh konstitusi, Prabowo-Sandi telah menempuh MK, oleh karenanya seluruh rakyat Indonesia menghormati langkah konstitusional tersebut. Adapun kemudian setelah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2019 menjatuhkan keputusan, yang berlaku final dan tidak dapat di ganggu gugat serta mengikat, memenangkan pasangan Jokowi–KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, tentu harus diterima oleh semua pihak baik yang bersengketa pada Pilpres maupun para pendukung masing-masing kandidat Capres-Cawapres, karena keputusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan proses hukum ketatanegaraan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Kemenangan yang disempurnakan lewat putusan MK tersebut adalah buah demokrasi yang telah kita sepakati bersama sebagai bangsa, dan juga merupakan ketentuan konstitusi yang harus dipatuhi tanpa syarat,” tegas Marsda Pern Subandi Parto.
Demikian juga, tambah Junaedi, SH, yang menjadi masalah saat ini adalah adanya sekelompok orang, sekelompok politisi, ada juga sekelompok pembangkang anti NKRI, kelompok koruptor yang merasa tidak nyaman
ketika harta jarahannya yang selama ini tersimpan apik di beberapa bank di luar negeri mulai diusik dan akan disita oleh pemerintahan Jokowi lewat Mutual Legal Assistance antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah dimana uang haram tersebut selama ini tersimpan, kaum radikalis berbasis agama yang dengan terang-terangan ingin mengganti
NKRI menjadi Khilafah atau Daulah Islamiyah.
“Mereka inilah yang kemudian berkomplot dan berupaya untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2019-2024, dengan terus melakukan pembusukan, mulai dari kasus Surabaya, Papua, sampai dengan dengan aksi anarkis dengan menunggangi unjukrasa mahasiswa. Pada dasarnya tuntutan mahasiswa terkait RUU KPK, RUU KUHP dan beberapa RUU lainnya dapat kami pahami sebagai saluran demokrasi alternatif dalam rangka kontrol
terhadap kinerja DPR RI sebagai inisiator RUU tersebut. Hal yang membuat kami harus bersuara adalah aksi mahasiswa tersebut kemudian tersusupi agenda lain atau ditunggangi oleh kepentingan politik busuk kelompok-kelompok yang tersebut diatas. Terakhir adalah peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto, pada tanggal 10 Oktober 2019 di Pandeglang, Banten. Peristiwa ini jelas dapat ditangkap sebagai isyarat bahwa kelompok Radikalis, ektrimis serta teroris berbasis agama pengusung Khilafah atau Daulah Islamiyah masih eksis dan siap untuk memberontak,” pungkas Junaedi dengan semangat yang disambung dengan yel, yel: NKRI, Pancasila merdeka!
“Untuk itulah, bahwa maksud dan tujuan dalam menyongsong hari sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 2019, dan bertujuan mengawal Konstitusi serta menjaga Demokrasi kami Generasi Baru Indonesia Kuat (GBIK) bersama Forum Kebhinnekaan Indonesia (FKI) dan Elang Indonesia Maju (Wadah yang menaungi Perwira Purnawirawan TNI AU) memandang perlu menyampaikan sikap terkait permasalahan yang meletarbelakangi beberapa hal yang melanda NKRI tercinta balakangan ini,” ungkap Novi Viky Akiha menambahkan yang telah disampaikan Junaedi dan Subroto Parto.
Mereka menghimbau, segenap Rakyat Indonesia untuk secara bersama-sama mengawal konstitusi serta menjaga Demokrasi.
Mendukung aparat Keamanan dan Pertahanan yaitu Polri dan TNI, untuk tidak ragu dalam menindak, bila perlu menghancurkan semua gerakan Makar dari pihak manapun, atau aksi Teror yang dengan sengaja memberi rasa takut kepada rakyat dan bangsa Indonesia, atau gerakan Radikal yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.
Mengajak seluruh rakyat Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadikan Radikalisme sebagai musuh bersama.
Menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara bukan sebagai Ideologi.
Mengangkat kembali jatidiri bangsa Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai budaya bangsa, seperti kesenian, adat istiadat, cara berpakaian dan seterusnya, sebagai benteng dalam menghadapi terpaan dan tularan budaya, serta paham atau ideologi trans nasional.
“Kami memberi apresiasi yang tinggi kepada Bapak Prabowo Subianto atas langkah progresif beliau dalam beberapa hari terakhir ini, lewat Silaturahmi Kebangsaan yang telah dilakukannya. Dimana ia terus ber safari mengunjungi ketua-ketua umum partai politik untuk memperlihatkan kepada rakyat Indonesia bahwa kompetisi pilpres telah berakhir, dan kita sebagai bangsa yang besar harus mampu kembali kepada persatuan dan kesatuan,” ujar Junaedi.
Juga mengapresiasi bPolri sebagai institusi yang paling capek dalam menjaga stabilitas keamanan selama 5 tahun masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, dalam menghadapi aksi-aksi yang menjurus kepada kudeta konstitusi, menghadapi masalah hukum yang terkait politik, serta menghadapi unjukrasa anarkis. Semua dilakukan oleh Polri
dengan persuasif dan terukur.
Demikian juga apresiasi kepada Pimpinan TNI, baik Panglima TNI dan Kepala Staf Angakatan, yang telah mengambil tindakan tegas, berupa sanksi pencopotan jabatan serta hukuman bagi sejumlah orang yang mendiskreditkan pemerintah.
THOMSON
