BPKN Beri Apresiasi Permen PUPR No. 11 Soal Hak Konsumen

Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Permen PUPR tersebut menghadirkan keadilan serta negara dalam melindungi konsumen.

“ Aturan ini berlaku untuk perorangan atau badan hukum sebagai pelaku usaha,” kata Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen (BPKN), Rolas Sitinjak saat memberikan responsnya terhadap Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 di Jakarta.
Dalam keterangannya, Rolas menjelaskan Permen PUPR tersebut banyak ditentang para pelaku usaha. Padahal, kalau benar hal ini sebetulnya tidak ada masalah. Bahkan, aturan itu merupakan keberpihakan negara kepada konsumen.

“Sejauh ini konsumen sektor perumahan banyak termakan janji muluk dari pengembang. Tatkala, konsumen sudah melakukan pembelian, bahkan sudah memulai akad kredit, namun rumah yang dijanjikan belum juga jadi. Di sisi lain, kalau konsumen telat membayarkan kredit, sudah kena denda,” tutur pengacara yang lima kali memenangkan gugatan terhadap maskapai Lion Air atas penelantaran hak konsumen tersebut.

Pada tahun lalu, BPKN memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR terkait permasalahan hak konsumen dalam sektor perumahan. Berdasarkan hal tersebut, maka lahirlah Permen Nomor 11 yang intinya mewajibkan kepada pengusaha atau developer kalau membangun perumahan harus melaporkan kepada konsumen.

“Sebelumnya tidak ada yang mengatur,” tegas Rolas, yang tengah menyelesaikan disertasi Ilmu Hukum Universitas Trisakti soal hak konsumen dalam sektor perumahan.

“BPKN siap melakukan pendampingan advokasi terhadap konsumen yang dirugikan dalam sektor perumahan. Pasalnya, sejauh ini aduan konsumen paling banyak dari sektor perumahan. Dia pun berharap kepada sektor lain untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada konsumen,” Rolas menambahkan.

Dari sektor perumahan, lanjut Rolas, kebanyakan keluhan hak konsumen atas pembiayaan perumahan. Oleh karena itu, ia meminta OJK bisa meningkatkan pengawasan dalam bidang pembiayan perumahan.

“ Lembaga pembiayaan yang memberikan kredit, padahal sertifikatnya masih ditanggungkan di lembaga pembiayaan atau bank lain. Bagaimana mungkin tanahnya merupakan sitaan negara, namun kreditnya bisa cair. Diduga ini ada kongkaling. Untuk itu, OJK perlu meningkatkan pengawasannya,” tegas Rolas.

RED

Share.

About Author

Leave A Reply